USBN sebagai Wujud Mekanisme Penilaian Hasil Belajar

$alt
USBN SD bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Penilaian hasil belajar merupakan salah satu bagian dari mekanisme pendidikan yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang dilakukan. Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, dijelaskan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada standar penilaian pendidikan yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa.

Tujuan USBN

Penilaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD/MI) meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, serta pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dikenal dengan ujian nasional. Pada jenjang SD/MI, ujian nasional disubstitusikan menjadi USBN atau Ujian sekolah Berstandar Nasional. USBN SD bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

USBN dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengujikan soal yang telah disiapkan oleh pusat dan guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru (KKG). Secara garis besar, pelaksanaan USBN ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, USBN digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Mekanisme USBN

Mekanisme USBN melibatkan peran dari tiga pihak utama yaitu penanggung jawab penyelenggaran USBN, pelaksana USBN, dan pemantau. Ketiga pihak tersebut menjalankan peran masing-masing sesuai kebijakan yang telah diatur oleh Kemdikbud. Dalam hal ini, Kemdikbud akan berkoordinasi dengan BSNP untuk untuk menetapkan kisi-kisi dan POS USBN. Melalui koordinasi tersebut, hasil yang didapat berupa kisi-kisi, bank soal sebanyak 20-25% sebagai anchor, fasilitas instrumen/sistem, pembinaan, serta konsolidasi hasil.

Selanjutnya, Kemdikbud akan memberikan tanggung jawab kepada penanggung jawab penyelenggaran USBN yaitu Disdik Provinsi, Disdik Kab/Kota, MGMP, serta MKKS. Tanggung jawab tersebut diberikan dengan cara melakukan koordinasi USBN, menetapkan MGMP, dan pengawasan. Dari sana, Disdik Kab/Kota akan melakukan pemantauan kepada MGMP untuk mengembangkan soal. Dalam melaksanakan tugasnya, MGMP akan berkoordinasi dengan LPMP dan P4TK untuk menulis dan menyusun soal.

Setelah selesai, soal akan diberikan kepada MKKS untuk didistribusikan ke SD/MI sebagai pelaksana USBN. Oleh karena itu, SD/MI akan bertugas untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengolah hasil USBN. Selama proses USBN berlangsung, pengawas sekolah, LPMP, dan P4TK yang bertugas sebagai pihak pemantau USBN akan melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan baik pada tahap pengembangan soal oleh MGMP maupun tahap pelaksanaan di SD/MI sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud.