30 April 2019 08:48:12

Perubahan Aturan Zonasi PPDB SD 2019

Memahami Perubahan Aturan Zonasi 2019

Terkait aturan baru mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Aturan yang diterapkan sejak 2018 ini menuai sejumlah kontroversi di kalangan masyarakat, terutama orang tua dan calon peserta didik itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah karena penyelenggaraan PPDB belum mulus seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap beberapa aturan dalam PPDB 2018 berdasarkan berbagai masukan. Melalui aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 ini, sistem zonasi dalam PPDB 2019 diharapkan dapat lebih efektif.

Penyebab Perubahan Aturan Zonasi

Perubahan aturan zonasi PPDB SD 2019 dan jenjang pendidikan selanjutnya dilakukan karena beberapa alasan. Sebab yang paling utama adalah terjadinya kasus-kasus penipuan atau pemalsuan syarat pendaftaran, mulai dari SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) hingga surat domisili calon peserta didik.

Pada penyelenggaraan PPDB 2018 lalu, SKTM memang menjadi salah satu syarat bagi calon peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran melalui jalur keluarga tidak mampu. Saat ini, SKTM tidak lagi bisa digunakan, tetapi digantikan oleh bukti keikutsertaan pada program penanganan keluarga tidak mampu, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Sebab lainnya adalah karena peraturan yang lama dirasakan kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan calon peserta didik. Akibatnya, terjadi benturan, baik antara pihak sekolah dengan calon peserta didik maupun di antara sesama calon peserta didik. Dengan adanya persyaratan baru ini, proses pendaftaran siswa baru diharapkan dapat lebih maksimal.

Memahami Perubahan Aturan Zonasi 2019

Salah satu perubahan yang tertera dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tersebut adalah mengenai kuota penerimaan. Khusus untuk PPDB SD 2019, calon peserta didik yang menggunakan jalur zonasi memiliki kesempatan untuk memperebutkan kursi dari 95% kuota tersedia. Di dalamnya sudah termasuk peserta didik kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, sisanya yaitu 5% adalah kuota untuk calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Pembagian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, yaitu yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.

Pada tingkat SMP atau SMA, ada jalur lain yang dapat ditempuh, yaitu jalur prestasi. Jalur ini tersedia bagi anak-anak yang mendaftarkan diri dengan menggunakan prestasi yang didapatkan pada saat Ujian Nasional (UN). Meskipun demikian, jalur ini hanya memiliki kuota sebesar 5% juga.

Pola penerimaan siswa baru dengan aturan yang baru ini diharapkan lebih efektif. Masalah-masalah yang dialami selama penyelenggaraan PPDB SD 2018 lalu dapat diminimalisir. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan terbaik untuk belajar di tempat yang tepat.

Baca juga: 4 Aturan Baru pada PPDB SD 2019.