20 Juni 2017, 11:26:41 WIB
Pembatalan Permendikbud mengenai Full Day School oleh Presiden Joko Widodo

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang program sekolah 8 jam sehari atau yang lebih dikenal dengan istilah “Full Day School” secara mendadak dibatalkan oleh presiden Joko Widodo. Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter ini banyak mengundang polemik di kalangan masyarakat umum. Menurut Mendikbud, Muhadjir Effendy, proses 8 jam belajar di sekolah tidak akan selalu dilakukan di kelas. Anak bisa membantu orangtuanya di sawah atau berdagang yang akan masuk dalam penilaian program 8 jam belajar di sekolah. Proses belajar bisa dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Konsep program sekolah 8 jam sehari yang disampaikan Mendikbud tersebut merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter yang berfokus pada lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Guru, orangtua siswa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membentuk karakter anak. Oleh sebab itu, aktivitas membantu orangtua akan menjadi bagian dari penilaian tentang pembentukan karakter siswa. Sebagai katalisator, guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Pengembangan karakter ini akan lebih bagus jika diterapkan sejak dini dan siswa didorong untuk melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti dan keterampilan.

Namun seiring dengan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 yang mengubah jadwal sekolah menjadi 5 hari seminggu dan 8 jam per hari. Keputusan yang semula sudah disetujui dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara tersebut dibatalkan karena masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Sebagai gantinya, akan segera disiapkan rancangan peraturan presiden. Namun belum diketahui apakah peraturan presiden tersebut tetap akan mengadopsi Permen Nomor 23 Tahun 2017 atau tidak. Isi dari peraturan tersebut sangat tergantung dengan hasil evaluasi yang dilakukan.

Presiden Joko Widodo sangat merespon aspirasi masyarakat dan memahami keinginan masyarakat dan ormas-ormas Islam yang ada sehingga presiden perlu mengkaji ulang Permen Nomor 23 Tahun 2017 dengan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan sebelum disusunnya peraturan presiden sebagai penggantinya. Dengan demikian, presiden berharap polemik yang terjadi di masyarakat bisa tertampung dan terselesaikan dengan baik di dalam aturan yang akan dibuat. Mendikbud berharap peraturan presiden yang akan dibuat tetap mengacu pada hasil rapat kabinet terbatas yang telah disetujui sebelumnya.

(sumber : kompas.com)