02 Maret 2019, 09:08:05 WIB
Peran Guru dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan dari pemerintah untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu. BOS diberikan oleh pemerintah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.

Sasaran dari BOS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara yang telah terdata dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Penyaluran dana BOS direncanakan akan dilakukan setiap triwulan. Jika terdapat sekolah di wilayah geografis yang sulit dijangkau, bantuan akan disalurkan setiap semester.

Agar dana BOS dapat tersalurkan dengan baik, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Selain dari pihak pemerintah, pengelolaan dana BOS dari pihak sekolah juga diperlukan. Dalam mengelola dana BOS pada tingkat sekolah, guru wajib dilibatkan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang teknis bantuan operasional sekolah reguler.

Pengelolaan BOS reguler dapat dilakukan dengan membentuk Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, guru dan komite sekolah diikutsertakan dalam mengelola dana BOS. Manajemen Berbasis Sekolah wajib melaksananan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Permendibud Nomor 3 Tahun 2019.  

Ketentuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah bertugas untuk mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, Manajemen Berbasis Sekolah juga harus melakukan evaluasi tiap tahun. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) juga menjadi tugas Manajemen Berbasis Sekolah. Adapun penyusunannya memiliki ketentuan sebagai berikut.

  1. RKJM disusun tiap empat tahun.
  2. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah.
  3. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler.
  4. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan Pengelolaan Dana BOS

Selain harus melakukan berbagai ketentuan yang sudah disebutkan di atas, Manajemen Berbasis Sekolah juga perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan dana BOS. Pertama, Manajemen Berbasis Sekolah diberi kebebasan dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Kedua, Manajemen Berbasis Sekolah juga harus ingat bahwa dana BOS Reguler hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendididikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak mana pun.

Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan dana BOS dapat dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, dana BOS diharapkan dapat tersalurkan dengan baik kepada seluruh peserta didik serta tidak ada penyalahgunaan. Dengan demikian, permasalahan ekonomi terkait pendidikan peserta didik dapat teratasi.

Untuk memahami aturannya secara lengkap, kita bisa membaca dokumen salinan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019. Dokumen salinan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 dapat diunduh melalui laman https://jdih.kemdikbud.go.id/ atau klik di sini.

Baca juga: Syarat Pengadaan Peralatan Seni Budaya yang Wajib Sekolah Pahami.