03 Mei 2019, 09:01:07 WIB
Aturan Zonasi PPDB SD dan Dampaknya

Dua tahun terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan zonasi dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk Sekolah Dasar dan jenjang pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan aturan ini, syarat mengikuti PPDB didasarkan pada zonasi atau jarak rumah dengan sekolah.

Khusus untuk sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas, aturan baru ini jauh berbeda dengan sistem pendaftaran sebelumnya. Dahulu, penerimaan peserta didik didasarkan pada tinggi rendahnya nilai UN (Ujian Nasional) calon siswa. Saat ini, jalur yang mempertimbangkan prestasi hanya mendapat kuota sebesar 5% dari daya tampung sekolah.

Tujuan Penerapan Aturan Zonasi

Untuk Tahun Ajaran 2019/2020 ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru yang telah disempurnakan. Aturan Zonasi PPDB SD 2019 ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, seleksi peserta didik baru kelas 1 SD hanya menggunakan jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Pertimbangan penerimaan siswa didasarkan pada dua faktor, yaitu usia anak dan jarak tempat tinggal ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penerapan aturan zonasi PPDB SD 2019 ini adalah untuk melakukan pemerataan kualitas. Selain itu, aturan zonasi juga diharapkan berguna untuk pemetaan anggaran, populasi siswa, serta tenaga pengajar.

Sebelum aturan ini diberlakukan, calon peserta didik boleh mendaftarkan diri ke sekolah mana saja. Orang tua yang peduli terhadap perkembangan anak biasanya akan memilih sekolah yang baik, memiliki fasilitas yang memadai, dan diajar oleh guru yang memberi teladan. Dari hal ini, munculah istilah sekolah favorit, yaitu merujuk pada sekolah yang lebih diminati dibandingkan sekolah lainnya.

Dampak Aturan Zonasi

Dampak aturan zonasi PPDB SD 2019 cukup banyak dirasakan oleh orang tua. Ada yang merasakan dampak positif karena jarak rumah dengan sekolah kini menjadi lebih dekat. Selain itu, peluang untuk mendaftar di sekolah negeri bisa lebih besar asalkan anak masuk di dalam zonasi yang telah ditentukan.

Akan tetapi, selain itu ada pula dampak negatif lainnya yang dirasakan. Dampak tersebut adalah orang tua tidak bisa lagi memilih lembaga pendidikan yang dianggap sesuai dengan standar. Pada beberapa kasus, hal ini menjadi masalah besar bahkan menimbulkan kecemburuan sosial.

Pasalnya, kualitas tiap sekolah tidak sama. Ada sekolah yang memang sudah bagus, ada pula kurang bagus. Jika anak kebetulan masuk ke dalam zonasi sekolah yang dinilai kurang bagus, orang tua tidak bisa protes. Akhirnya, tindakan yang biasanya diambil adalah mencari sekolah lain yang berstatus swasta.

Penerapan PPDB SD 2019 memang tidak serumit jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, penerapannya diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif, baik bagi anak maupun orang tua.

Baca juga: Perubahan Aturan Zonasi PPDB SD 2019.